Rutan Blora Ikuti Giat Sosialisasi Peningkatan Nilai Maturitas SPIP dan Implementasi Manajemen Risiko Kanwil Kemenkumham Jateng

Semarang - Dalam upaya meningkatkan akselerasi dan komitmen pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jawa Tengah pada tahun 2024, diselenggarakan Sosialisasi SPIP dan Manajemen Risiko oleh BPKP serta Penguatan Pembangunan Zona Integritas. Acara ini berlangsung di Aula Kresna Basudewa Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah. Kamis (25/01/2024)

Acara yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Jateng, Tejo Harwanto, dan dihadiri oleh perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo, seluruh Kepala Divisi di Kanwil Jateng, seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah naungan Kemenkumham Jateng, serta pejabat struktural di Kanwil Jateng. Turut serta juga perwakilan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora, diwakili oleh Kepala Rutan (Karutan) Budi Hardiono, Ketua Zona Integritas "Eko Prasetyo Hanggoro" dan Sekretaris Zona Integritas "Berrytya Santoso" Rutan Blora.

Baca juga: Sambung Tali Silaturahmi, DWP Rutan Blora Gelar Pertemuan Rutin

Dalam pembukaan acara, Tejo Harwanto menyampaikan bahwa sepanjang Tahun 2023, Kemenkumham Jateng turut serta dalam pembangunan dan penegakkan hukum, pembangunan HAM, juga menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan menghasilkan berbagai prestasi baik itu dari internal Kemenkumham ataupun dari pihak eksternal meliputi pelayanan publik, maupun di bidang administratif dan fasilitatif.

Baca juga: Kemenkumham RI Hadirkan 3 Narasumber Pada Inti Acara Evaluasi Kinerja BPSDM

Tri Handoyo dari BPKP Jawa Tengah kemudian menjadi narasumber, membahas mengenai inti dari seluruh instrumen SPIP dan Manajemen Risiko, dengan menekankan nilai Integritas. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas dilakukan melalui pembentukan pilot di UPT sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, sehingga terbentuklah Reformasi Birokrasi yang baik serta memupuk budaya anti korupsi yang melayani publik dengan baik dan menjadi role model bagi UPT lain dalam meningkatkan pelayanan publik dan budaya anti korupsi.

Baca juga: Rapat Kesiapan Gugus Tugas Bisnis dan HAM: Sinergi Kemenkumham Jateng dengan Biro Hukum Setda

Kakanwil Jateng juga menyoroti kerjasama yang telah terjalin antara Kemenkumham dan BPKP Provinsi Jawa Tengah, mengapresiasi peran BPKP yang patut dihargai. Dia berharap kerjasama ini dapat terus ditingkatkan di tahun 2024 dan seterusnya.

"Saya mengajak seluruh UPT di bawah naungan Kanwil Jateng untuk berkomitmen dan ikut serta dalam pembangunan zona integritas. Mari bersama-sama membangun integritas dengan merujuk pada SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008. Penerapan SPIP menjadi suatu kewajiban hukum bagi setiap instansi, melibatkan penilaian risiko, kegiatan peningkatan nilai maturitas SPIP, dan implementasi manajemen risiko." - Sambutan dari Kakanwil Jateng Tejo Harwanto.

Baca juga: Dalam Rangka Menegakkan Hukum Keimigrasian, Tim Pora Jawa Tengah Sambangi PT Semarang Garmen

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Blora, yang diwakili oleh Kepala Rutan (Karutan) Budi Hardiono, Ketua dan Sekretaris Zona Integritas, turut hadir secara langsung dalam acara tersebut. Dalam hal ini, Karutan Blora, Budi Hardiono, mengapresiasi jalannya acara yang menurutnya sangat penting dan menjadi perhatian yang wajib dijalankan oleh semua UPT, termasuk Rutan Blora. Menurutnya, pembangunan Zona Integritas serta penerapan SPIP sangatlah penting dan harus selalu dijaga komitmennya.

Baca juga: Peringati HUT DWP ke-24 serta Hari Ibu 2023, DWP Rutan Blora Adakan Giat Bakti Sosial ke Panti Werdha Margo Mukti Rembang

"Alhamdulillah, acara berjalan dengan baik. Kami selaku perwakilan dari Rutan Blora turut mendukung penuh setiap arahan yang diberikan oleh Kakanwil Jateng yang terhormat, Bapak Tejo Harwanto, mengenai pembangunan ZI dan penggunaan SPIP. Bagi kami, melaksanakan arahan tersebut adalah suatu kewajiban dan sudah menjadi pedoman di UPT Blora dalam melaksanakan tugas, " ujar Budi.